JAKARTA – Anggota DPR RI Muh Harris menyampaikan bahwa penyaluran subsidi BBM untuk kendaraan berpelat kuning atau angkutan umum harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya kajian mendalam terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari subsidi tersebut. Kajian ini bertujuan memastikan subsidi dapat mendukung aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan merata.
“Terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Muh Harris di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.
Ia juga mengusulkan penerapan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Menurutnya, subsidi BBM harus membantu menjaga tarif transportasi umum tetap terjangkau dan meningkatkan daya saing angkutan umum sebagai pilihan utama masyarakat.
“Subsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Harris.
Muh Harris menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi. Transparansi dan ketepatan sasaran menjadi kunci dalam implementasinya.
Melalui kebijakan ini, diharapkan transportasi umum tidak hanya menjadi solusi mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi mengurangi kemacetan dan emisi karbon di perkotaan.
“Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata dia.
